Paket IndiHome Internet | Kebebasan di Zaman Jokowi dan Jerat Lima Pasal ‘Panas’ UU ITE

Paket IndiHome Internet | Kebebasan di Zaman Jokowi dan Jerat Lima Pasal ‘Panas’ UU ITE

Paket IndiHome Internet Fiber, TV Interaktif & Telepon. Harga Mulai Dari Rp 280 Ribuan. Daftar Sekarang https://IndiHome-Telkom.id


Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) masih diwarnai polemik dan kontroversi di penghujung pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo. Revisi yang telah dilakukan pada 2016 dianggap tidak memuaskan.

Pengamat menyebut terdapat poin-poin baru yang meresahkan pada revisi itu. Karena, revisi ini dianggap bisa memberangus kebebasan berpendapat dan mendapat informasi.

SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) dan PAKU ITE (Paguyuban Korban UU ITE) malah meminta sejumlah pasal dihilangkan. SAFEnet resah dengan pasal 26, 27, 28, 29, dan 40 dari UU ITE. Lalu PAKU ITE gusar dengan pasal 27 dan 28.

SAFEnet meminta agar pasal-pasal itu dihilangkan dari UU ITE. Alasannya, aturan seperti pencemaran nama baik dan ancaman telah diatur di KUHP. Dan terjadi pengulangan aturan di UU ITE.

PAKU ITE pun mengajukan usul agar pasal 27 dan 28 dihilangkan. Alasan yang dimajukan sedikit berbeda. Menurut PAKU ITE pasal tersebut sebaiknya dijadikan delik perdata.

“Masuk ke dalam ranah perdata bukan pidana agar ada penyeimbangan hak pelapor serta terlapor. Dan mereka dapat sama-sama membuktikan apa maksud serta tujuan saling memposting (konten negatif tersebut),” tutur Muhammad Arsyad, Ketua PAKU ITE via sambungan telepon, hari Jumat (18/10).

Berikut pembeberan beberapa pasal yang mendapat sorotan dan sempat menimbulkan kontroversi di Indonesia sepanjang 2014-2019.

Pasal ini memuat aturan jika seseorang berhak untuk meminta agar penyedia layanan menghapus jejak digital mereka di suatu platform berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Damar Juniarto, Direktur Eksekutif dari SAFEnet, aturan tentang hak untuk dilupakan ini pada dasarnya ialah tentang privasi dari data seseorang, namun data itu telah tak relevan. Selain itu, diberi batasan juga soal siapa dan pada medium apa data dapat dihapus.

“Contoh seorang kriminal dengan kejahatan berat dia tidak bisa minta data dirinya dihapus di internet. Tidak berlaku juga bagi arsip-arsip media massa, karena di situ ada hak masyarakat untuk mengetahui informasi,” tuturnya saat dihubungi lewat sambungan telepon, Jumat (18/10).

Pasal 27: Kesusilaan dan pencemaran nama baik

Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten yang melanggar kesusilaan (ayat 1), perjudian (ayat 2), penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat 3), pemerasan dan ancaman (ayat 4).

Aturan ini dianggap tidak mempunyai batasan dan definisi yang jelas. Sehingga, dapat diartikan sesuai dengan keinginan penafsir.

Salah satu yang dipermasalahkan ialah soal definisi kesusilaan pada ayat 1. Pasca kasus Kimi Hime yang juga dijerat UU ITE ayat 1, Kemenkominfo mengadakan diskusi sehubungan definisi kesusilaan di pasal ini. Tetapi, belum ada kesepakatan yang diketok palu terkait pelanggaran kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini.

Sebelumya, Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset ELSAM menyebut tanpa definisi yang jelas tertuduh tidak dapat berargumen apakah konten yang ia buat memang melanggar atau tidak.

Pasal ini pun kerap membingungkan. Contoh yang terjadi pada kasus mantan guru asal Mataram, Baiq Nuril. Baiq dinyatakan melanggar pasal 27 (1) sebab dianggap menyebarluaskan konten asusila. Padahal menurut PAKU ITE, Baiq membuat konten tersebut untuk mempertahankan diri.

“Baiq Nuril korban, dia berusaha menghindar perlakuan tercela dari atasan, namun malah terjerat […] Kita tak tau dari mana salahnya, dia tak secara aktif menyebarkan rekaman tersebut,” jelas Arsyad.

Lanjut ke ayat (3), ini ialah ayat yang paling populer dipakai untuk menjerat dengan UU ITE. Catatan SAFEnet, pada 2018 ayat pencemaran nama baik terbanyak mendapat laporan.

Kasus-kasus yang terjerat pasal ini diantaranya ialah dua istri anggota TNI yang nyinyir soal penusukan Menkopolhukam Wiranto. Musisi serta politikus Gerindra Ahmad Dhani. Terdakwa video ‘Penggal Jokowi’ ketika unjuk rasa di Bawaslu, Ina Yuniarti. Dan pelaku penghinaan Presiden dengan akun Facebook Aida Konveksi yang menyebut Jokowi sebagai Firaun.

Pasal 28: hoaks dan ujaran kebencian

Pasal ini menjelaskan pelarangan atas penyebaran berita bohong serta menyesatkan pada ayat 1 dan ujaran kebencian berbau SARA (suku, agama, ras) di ayat 2. Beberapa pekan lalu, aktivis Dandhy Laksono terjerat pasal ini atas cuitannya tentang kerusuhan di Wamena.

“Ini yang kita tak mau. Sebab saat ini makin mudahnya kita akses informasi […] suka tak suka pemerintah harusnya memberi ruang (kebebasan berekspresi) bagi orang-orang,” tambah Arsyad.

Pasal 29: ancaman

Pasal ini berhubungan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Menurut Damar, serupa dengan pasal 27 dan 28, pasal ini juga mengandung rumusan tidak jelas, penerapan di lapangan kacau tidak tertib, serta memberikan dampak sosial yang besar. “Dicabut aja, sebab toh sudah aturan tersebut sudah diatur di KUHP dan hukum pidana lain,” tuturnya.

Pasal 40: pemblokiran konten

Pasal ini berhubungan dengan kewenangan pemerintah untuk pemblokiran konten (ayat 2a), pembatasan akses konten dan internet (ayat 2b).

Menurut Damar revisi UU ITE tahun 2016 pada kedua ayat ini perlu dibenahi. Karena, menurut Damar pemerintah tidak bisa melakukan pemblokiran sewenang-wenang tanpa pengawasan.

Pembatasan internet yang terjadi di Papua dan Wamena menurut Damar cuma sepihak. Sebab pemerintah tidak memiliki standar dan audit yang menjadi dasar penilaian bilamana pemblokiran perlu dilakukan.

“Mestinya atasnya ada pengawasan serta mekanisme yang mengatur. Supaya ia tidak overcontrol,” jelasnya.

Aturan yang sama juga digunakan pemerintah untuk memblokir beberapa layanan aplikasi yang dinilai melanggar kesusilaan. Contoh kasus stiker GIF porno di WhatsApp, konten asusila di Bigo Live, TikTok, dan Tumblr.

Menurut Wahyudi tata cara pemblokiran konten negatif ini harusnya diatur secara rinci. Aturan itu juga harus mengatur prosedur pemblokiran hingga mekanisme pembukaan blokir.

Wahyudi mengatakan tidak jelasnya kategori konten negatif membuat peraturan ini cuma menguntungkan bagi pemerintah. Sementara bagi pihak yang menjadi ‘korban blokir’ tak bisa berargumen atau mempertanyakan kebijakan pemblokiran.

Selain itu, menurut Wahyudi berdasarkan standar internasional, tindakan pembatasan konten dalam bentuk pemblokiran atau penapisan (filtering) itu perlu dilakukan oleh institusi pengadilan atau badan lain yang independen. Kalau hal ini dilakukan dibawah kementerian ia khawatir akan rawan diwarnai unsur politis.


Terapi Hyperhidrosis dengan Mesin Ionto Terbukti Menghilangkan Hiperhidrosis Keringat Berlebih. Daftar Sekarang di https://Indonesia-Hyperhidrosis-Center.com


Sumber: cnnindonesia dot com

indihome fiber harga, indihome promo, indihome tarif, indihome, daftar indihome, indihome fiber, indihome internet, indihome paket internet, internet indihome, paket indihome, promo paket indihome, paket internet indihome, indihome 100mbps, indihome internet only, indihome website, paket indihome internet only, 10 mbps indihome, paket indihome tv, paket indihome internet, internet only indihome, indihome 20mbps, promo indihome 2019, indihome paket internet only, 20 mbps indihome, paket indihome 100mbps

Leave a Reply